Program makan gratis di sekolah adalah salah satu inisiatif besar pemerintah Indonesia pada tahun 2025 untuk menekan angka gizi buruk dan stunting. Program ini menyasar jutaan siswa sekolah dasar di seluruh provinsi, dengan tujuan agar tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar.
Namun, pada awal Oktober 2025, program ambisius ini mendapat sorotan tajam setelah lebih dari 9.000 anak dilaporkan mengalami keracunan makanan di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Menurut laporan Reuters (1 Oktober 2025), kasus ini menjadi kejadian keracunan massal terbesar dalam sejarah program pangan nasional, dan menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan distribusi makanan di sekolah-sekolah negeri.
Kronologi Kejadian Keracunan Massal
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, insiden keracunan dimulai dari menu nasi lauk telur balado dan sayur sop yang dibagikan kepada siswa di beberapa sekolah dasar negeri.
Tak lama setelah jam makan siang, banyak siswa mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare berat. Petugas sekolah segera mengevakuasi anak-anak ke puskesmas terdekat.
Beberapa provinsi yang melaporkan kasus tertinggi antara lain:
Jawa Barat: 3.200 kasus
Jawa Tengah: 2.100 kasus
Sulawesi Selatan: 1.700 kasus
Sumatera Utara & Kalimantan Timur: sisanya menyebar di beberapa kabupaten
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung menurunkan tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengambil sampel makanan dan air.
Hasil Investigasi Awal: Penyebab Keracunan
Hasil uji laboratorium sementara menunjukkan adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli pada beberapa sampel lauk. Diduga kuat, penyebab utama berasal dari:
Penyimpanan makanan tidak sesuai suhu standar sebelum dikirim ke sekolah.
Kurangnya pengawasan vendor katering lokal yang menangani distribusi makanan.
Kualitas air tidak steril di dapur penyedia makanan.
Selain itu, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa rantai distribusi terlalu panjang — dari dapur pusat hingga ke sekolah-sekolah pedesaan — sehingga makanan tiba dalam kondisi tidak segar.
Reaksi Pemerintah dan Publik
Presiden RI menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam terhadap ribuan anak yang menjadi korban. Ia juga memerintahkan evaluasi total terhadap sistem logistik dan keamanan pangan program tersebut.
“Keselamatan anak-anak adalah prioritas. Kita akan pastikan kejadian seperti ini tidak terulang,”
— Presiden Joko Widodo, Istana Negara, 2 Oktober 2025.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program makan gratis, namun akan mengubah mekanisme pelaksanaannya.
Pihak BPOM juga menambahkan bahwa akan dilakukan audit terhadap semua vendor katering sekolah di 38 provinsi untuk memastikan mereka memenuhi standar higienitas nasional.
Dampak Bagi Kesehatan Anak
Meski sebagian besar anak sudah dipulangkan setelah dirawat, banyak di antara mereka mengalami dehidrasi dan gangguan pencernaan ringan hingga sedang.
Kemenkes mengonfirmasi tidak ada korban jiwa, namun menekankan pentingnya monitoring jangka panjang bagi anak-anak yang terpapar bakteri.
Dokter anak dari RS Cipto Mangunkusumo, dr. Hani Sutarto, Sp.A, menjelaskan:
“Keracunan massal seperti ini bisa berdampak pada daya tahan tubuh anak. Jika berulang, dapat menghambat pertumbuhan dan penyerapan gizi penting.”
Evaluasi Besar-Besaran Program Makan Gratis
Kementerian Pendidikan dan Kesehatan kini tengah menyusun ulang protokol distribusi makanan nasional. Beberapa langkah yang sedang ditempuh antara lain:
Digitalisasi rantai pasok makanan sekolah — semua vendor wajib melaporkan suhu penyimpanan dan waktu pengiriman secara real-time.
Pelatihan higienitas nasional bagi tenaga dapur dan pengantar makanan.
Kolaborasi dengan BPOM dan universitas negeri untuk audit nutrisi dan keamanan pangan.
Pemberlakuan label keamanan “Makanan Aman Sekolah” bagi penyedia yang lolos verifikasi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap program makan gratis yang sejatinya punya dampak besar terhadap gizi anak sekolah.
Tanggapan Ahli Gizi dan Aktivis
Ahli gizi dari Universitas Indonesia, Prof. Endang Wirawan, menyatakan bahwa konsep program makan gratis tetap penting untuk menekan angka gizi buruk nasional. Namun, sistem kontrol kualitas harus diperketat.
“Masalahnya bukan pada konsepnya, tapi pada pelaksanaannya. Kita butuh sistem pengawasan berbasis teknologi dan tanggung jawab daerah yang jelas,”
ujar Prof. Endang.
Sementara itu, aktivis pendidikan Dian Puspitasari menilai kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian.
“Program makan gratis jangan hanya jadi proyek politik, tapi juga harus menjamin keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran utama.”
Analisis: Antara Niat Baik dan Tantangan Implementasi
Kejadian ini memperlihatkan bahwa transformasi kebijakan publik besar seperti program makan gratis harus dibarengi dengan infrastruktur yang siap dan transparan.
Sistem pengawasan gizi, dapur sekolah, dan vendor harus terintegrasi dalam satu platform digital nasional, agar pemerintah dapat memantau setiap tahap produksi hingga konsumsi.
Selain itu, kasus ini juga menjadi peringatan penting bahwa isu kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari faktor lingkungan, edukasi gizi, dan partisipasi masyarakat.
Kesimpulan
Wabah keracunan massal akibat program makan gratis sekolah menjadi tamparan keras bagi sistem kesehatan dan pendidikan nasional. Meski niat pemerintah sangat baik, pelaksanaannya harus lebih aman, efisien, dan transparan.
Dengan reformasi menyeluruh dan kolaborasi lintas lembaga, program ini tetap berpotensi menjadi tonggak penting peningkatan gizi anak Indonesia, asalkan keselamatan dan kualitas pangan dijadikan prioritas utama. (LAGPRESS/ADMIN)
